Hukum Pemerintahan Daerah

Bab pertama dalam buku ini akan membahas tentang konsep negara kesatuan, desentralisasi, dan otonomi daerah dalam NKRI. Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teoritis bentuk negara sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia

Bab kedua berisi pengertian hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, teori-teori kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dimensi-dimensi hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk pula distribusi kewenangan pemerintahan, cara penyerahan kewenangan, dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Bab ketiga menjelaskan perkembangan pengaturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia dan definisi otonomi daerah dan daerah istimewa. Dalam perkembangan pengaturan pemerintahan daerah meliputi pengaturan otonomi daerah pasca proklamasi kemerdekaan RI, pengaturan otonomi daerah di era demokrasi terpimpin, pengaturan otonomi daerah di era Orde Baru dan pengaturan otonomi daerah di era Reformasi. Dalam bab ini juga dijelaskan pengaturan pola hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan DIY sebagai daerah istimewa yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012. Selanjutnya, dalam bab ini dijelaskan pula dasar pengaturan keistimewaan DIY dalam NKRI.